021-7244630 yayasanpiai@gmail.com

menteri agama
Alhamdulillah, Masjid Al-Ihsan tidak ikut-ikut menggunakan mimbar Jum’at dan forum pengajian sebagai tempat kampanye politik yang sudah pasti akan mengadu domba umat dan memecahbelah persaudaraan. Poltik Indonesa, apapaun alasannya, sekalipun ada pembenaran agama oleh para ustadz, tidaklah pantas dilakukan di masjid. Sebab orang-orang yang datang ke masjid itu niatnya untuk menenangkan hati dan menundukkan wajah hanya menghadap kepada Allah. Dengan dijadikannya masjid sebagai tempat mendukung salah satu calon, maka tidak bisa dihindarkan di situ pasti ada banyak ujaran kebencian dan fitnah terhadap calon yang lain. Dan si situ pasti ada juga pendukung calon lain. Sekalipun para khotib menyatakan itu sebagai fakta, tetapi karena orang yang dibicarakan itu tidak ada, setidaknya itu menjadi ghibah, dan ghibah adalah haram. Bagaiamana para ustadz dan pengurus masjid bisa mengelak kalau yang dilakukan itu bukan fitnah…. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa yang dilakukan oleh Ustadz dan pengurus berarti memecah belah persaudaraan. Orang pulang dari masjid mestinya tenang hatinya, tetapi kenyataannya pulang dari masjid justru terbakar hatinya. Maka sungguh tetap kalau Bapak Menteri Agama mengeluarkan seruan sebagai birikut di bawah ini.

SERUAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
CERAMAH DI RUMAH IBADAH
Mengingat keberagaman di Indonesia adalah berkah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri, maka menjaga dan merawat persatuan bangsa Indonesia yang beragam ini merupakan keniscayaan.
Menimbang bahwa kehidupan masyarakat yang stabil serta terwujudnya kedamaian dan kerukunan umat beragama adalah prasyarat keberlangsungan kehidupan bersama dan keberlangsungan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera dan bermartabat. Dalam pemenuhan prasayarat dimaksud, penceramah agama dan rumah ibadah memegang peranan sangat penting.
Dalam rangka menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah, Menteri Agama menyampaikan seruan agar ceramah agama di rumah ibadah hendaknya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan peradamaian umat manusia.
2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama.
3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun.
4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural. Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial
5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa.
7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif.
8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis.
9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.
Demikian seruan ini agar diperhatikan, dimengerti, dan diindahkan oleh para penceramah agama, pengelola rumah ibadah, dan segenap masyarakat umat beragama di Indonesia.
Jakarta, 28 April 2017
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LUKMAN HAKIM SAIFUDDIM